Forum PPPK Paruh Waktu Audiensi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung

Posted by : Dewan Pendidikan Temanggung
on : May 27, 2026

Temanggung — Forum PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung melakukan audiensi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung pada Senin, 26 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung. Audiensi tersebut dihadiri oleh empat perwakilan forum yang dipimpin langsung oleh Ketua Forum, Misman, serta sembilan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung. Kegiatan audiensi dimoderatori oleh Drs. Hendro Martono, M.Pd selaku sekretaris 1 Dewan Pendidikan Temanggung.

Misman, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kab Temanggung

Dalam penyampaiannya, Misman menuturkan bahwa para PPPK Paruh Waktu saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain ketidakjelasan status PPPK Paruh Waktu untuk tahun 2027, keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran gaji, ketimpangan kesejahteraan dibanding tenaga lain dengan beban kerja serupa, hingga munculnya rekrutmen tenaga honorer baru di daerah yang dinilai menambah ketidakpastian bagi tenaga yang telah lama mengabdi.

Tanggapan dari Dr. Sugi, M.Pd, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung, Dr. Sugi, M.Pd menyampaikan bahwa persoalan relaksasi Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) memang masih sulit dijalankan di daerah. Hal tersebut disebabkan adanya benturan regulasi dalam sistem digital ARKAS yang membatasi alokasi honorarium, kehati-hatian birokrasi daerah terhadap potensi temuan audit hukum, serta belum adanya kepastian petunjuk teknis (juknis) yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat.

Namun demikian, Dr. Sugi menegaskan bahwa Dewan Pendidikan akan membawa persoalan tersebut kepada Bupati Temanggung dan berupaya mempertemukan seluruh pemangku kebijakan terkait guna mencari solusi terbaik yang tetap sesuai dengan ketentuan regulasi.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung, Sunyoto, S.Kar., M.Pd menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan Forum PPPK Paruh Waktu sangat tepat sasaran. Menurutnya, Dewan Pendidikan memang menjadi salah satu saluran strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat pendidikan agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat dan konstruktif.

Senada dengan hal tersebut, Ir. Mudiyono, M.M. yang duduk sebagai Bidang Peran Serta Masyarakat DEwan Pendidikan Temanggung menambahkan bahwa upaya yang dilakukan Dewan Pendidikan memerlukan doa dan ikhtiar bersama karena persoalan PPPK Paruh Waktu berkaitan dengan regulasi lintas kewenangan yang tidak mudah untuk diurai dalam waktu singkat.

Sementara itu, Muhamad Anantiyo Widodo, S.E., M.M. selaku sekretaris 2 Dewan Pendidikan Temanggung menyampaikan bahwa aspirasi Forum PPPK Paruh Waktu akan ditindaklanjuti secara serius. Ia menyebutkan bahwa Bupati Temanggung juga telah menyatakan kesiapan untuk berdiskusi bersama dalam rangka mencari jalan keluar terbaik. Menurutnya, usulan agar gaji PPPK Paruh Waktu jenjang SD dan SMP dapat dibayarkan melalui APBN memang membutuhkan proses yang lebih panjang dan kompleks karena menyangkut kebijakan nasional, namun usulan tersebut akan tetap diperjuangkan melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat.

Dalam audiensi tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung juga membuka sejumlah kemungkinan solusi yang dapat diupayakan dalam waktu dekat, di antaranya melakukan koordinasi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Dinas Pendidikan terkait kepastian status PPPK Paruh Waktu tahun 2027, mendorong penyusunan skema pembayaran honor yang lebih pasti dan tepat waktu sesuai kemampuan daerah, serta mengupayakan forum dialog bersama antara perwakilan PPPK Paruh Waktu, pemerintah daerah, dan pihak legislatif.

Selain itu, Dewan Pendidikan juga berencana menyusun rekomendasi resmi terkait perlunya prioritas perlindungan bagi tenaga yang telah lama mengabdi, termasuk mendorong evaluasi terhadap rekrutmen tenaga honorer baru agar tidak menimbulkan ketimpangan dan keresahan di lingkungan pendidikan. Aspirasi mengenai dukungan pembiayaan melalui pemerintah pusat juga akan diteruskan kepada Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait di tingkat nasional sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidikan di daerah.

Audiensi berlangsung hangat dan konstruktif dengan harapan adanya langkah nyata yang dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Temanggung.

Suasana Diskusi